Studi Analisis Kebijakan Kenaikan BBM

Sebelum menjelaskan langkah-langkah analisis kebijakan kenaikan BBM, penting

juga dijelaskan mengenai kerangka teoritis yang melatarbelakangi formulasi

kebijakan itu dipilih. Teori-teori kebijakan yang umum dipakai untuk menjelaskan

isu dan argumentasi sebuah kebijakan diantaranya; teori kepentingan

(pluralisme dan neo-marxisme), teori institusionalisme, teori pelaku rasional

(rational actor), dan teori gagasan (ideational approach). Setiap teori yang

dipakai akan berimplikasi pada pendekatan yang dipilih dalam merumuskan

permasalahan dan membangun argumentasi kebijakan. Dalam konteks rencana

kebijakan kenaikan BBM, teori institusi atau teori pelaku rasional bisa dipakai

sebagai pisau analisis untuk menjelaskan mengapa pemerintah menempuh

cara seperti itu. Teori perilaku rasional berpandangan bahwa aktor-aktor pembuat

kebijakan (politisi, birokrat) cenderung mempertimbangkan kepentingan

individunya dalam melakukan prosesi kebijakan. Pasangan SBY-Kalla berkepentingan

terhadap kucuran hutang luar negeri (IMF, World Bank), sehingga tuntutan

para lembaga donor untuk mengurangi subsidi BBM, menjadi pilihan

pemerintahan SBY-Kalla. Demikian pula pandangan yang dikemukakan oleh

teori institusi, dengan otoritas kekuasaan dan kewenangan menafsirkan aturan

main (misalnya aturan Pertamina yang harus memberikan keuntungan kepada

negara), institusi eksekutif menafsirkan permasalahan terletak di subsidi

BBM yang membebani APBN. Dua pandangan teoritis ini berimplikasi kepada

pendekatan yang dipakai dalam prosesi kebijakan, yaitu lebih memilih memakai

pendekatan negara sebagai subyek yang memiliki otoritas dominan dalam

memformulasikan kebijakan, (state centered approach).