Reformasi Administrasi Negara

Reformasi Administrasi Negara

Menurut Kenichi Ohmae (2000) bahwa dalam percaturan dunia yang

semakin mengglobal saat ini, maka terdapat empat faktor pokok yang tidak

dapat dikontrol dan dibatasi oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara,

yaitu arus investasi, arus industri, arus informasi teknologi dan arus individual

konsumer.

Reformasi administrasi negara masih menjadi issu sekunder dari

keseluruhan upaya dan proses reformasi di negara Indonesia. Meskipun demikian

kita harus yakin bahwa reformasi adminstrasi negara sudah dimulai dan masih

berlangsung sampai saat ini. Reformasi administrasi negara jelas ingin

menyempurnakan peran administrasi dalam membangun daya saing bangsa

(Kasim, 1998). Mungkin kita perlu menghayati pandangan mantan Perdana

Menteri Singapura, Lee Kuan Yew (Kompas, 1988), reformasi administrasi negara

patut menjadi renungan dan perhatian secara terus menerus. Keberhasilan suatu

bangsa yang sedang melakukan perubahan fundamental sangat ditentukan oleh

peran administrasi negara, sehingga apabila administrasi negara telah sehat,

maka perubahan apapun yang dihadapi oleh setiap bangsa akan dapat dikelola

dengan baik. Sebaliknya bila administrasi negara tidak kuat, maka bangsa

tersebut akan terus mengalami kesulitan dalam melakukan transformasi ke arah

keadaan yang lebih baik.

Administrasi negara sebagai sistem yang dipraktekkan dalam

penyelenggaraan negara tidak dapat terhindar dari pengaruh perubahan dalam

berbagai bidang kehidupan dan penghidupan bangsa, termasuk dalam bidang

ekonomi baik dalam skala lokal, regional maupun internasional. Perubahan itu

menghendaki penyesuaian dan perubahan sistem administrasi negara,

diantaranya melalui reformasi yang menyentuh unsur dan komponennya secara

sistematis dan terencana. Agar perubahan lingkungan administrasi negara yang

sangat cepat dapat diimbangi dengan informasi adminstrasi negara secara serasi

dan harmonis, diperlukan langkah-langkah akselerasi yang tepat, termasuk

menurut Boast dan Martin (1997: 14), bahwa kompetensi pemimpin birokrasi

yang mampu membaca perubahan itu, karena ‘yang membuat perubahan itu

7

adalah individu’ (kualitas dari dan dalam individu). Hal ini berdasarkan hasil dari

karakteristik-karakteristik yang ditemukan utama yang selalu muncul sebagai

kualitas dari perubahan yang berhasil dan pemimpin krisis.

Ada dua alternatif pendekatan dalam upaya melakukan akselerasi

reformasi administrasi negara (Lee, 1997: 2-3). Pertama adalah pendekatan dari

atas ke bawah (top-down) yang ditandai dengan kegiatan reorganisasi,

restrukturisasi, pelangsingan (downsizing), manajemen program efisiensi, serta

program reengineering. Kedua yakni bottom-up, pada pendekatan ini percepatan

reformasi administrasi negara diharapkan tumbuh dengan cepat melalui sebuah

kesadaran baru akan perubahan secara konstruktif karena pelibatan lebih banyak

terhadap unsur-unsur administrasi negara. Dalam akselerasi reformasi

adminstrasi negara dibutuhkan strategi fokus antar lain:

(1) Menumbuhkan profesionalisme birokrasi dengan mengurangi hegemoni

birokrasi dalam beberapa kegiatan yang tidak menjadi substansi aktivitas

birokrasi, seperti politing birokrasi (Kim, 1991: 251, Effendi, 1996: 16);

(2) Melakukan orientasi fungsi birokrasi dalam bidang ekonomi dengan lebih

memberikan ruang dan peluang untuk mengembangkan potensi dengan

mengurangi intervensi birokrasi; dan

(3) Dapat membangun budaya kerja birokrasi yang tidak diskriminatif dan adil.

Untuk dapat mencapai suasana seperti itu, maka akselerasi reformasi

administrasi negara akan lebih mengarah pada perubahan peran negara dari

negara pejabat menjadi negara pelayan (Efendi, 1996: 17).

Berbagai kritik mengenai belum efektifnya fungsi administrasi negara

telah banyak muncul dari masyarakat. Beberapa faktor yang menjadi penyebab

itu antara lain: (1) tingginya derajat sentralisasi; (2) sistem penganggaran yang

sulit terintergrasi; (3) sistem perencanaan yang belum efektif; dan (4) sistem

evaluasi kinerja pemerintah yang belum dapat memberikan umpan-balik yang

memadai.

Berkaitanan dengan agenda dan strategi fokus dalam percepatan

reformasi administrasi negara tersebut, beberapa faktor yang telah diidentifikasi

dan dinilai sebagai key-leverage, yaitu:

(1) Penataan ulang kelembagaan penyelenggaraan negara secara lebih sehat

dan efektif;

(2) Manajemen penyelenggaraan negara yang efisien dan efektif; dan

(3) Kompetensi kepemimpinan birokrasi atau kualitas SDM aparatur (Sanapiah,

2004: 6).

Sasaran reformasi administrasi negara secara konseptual meliputi tiga

komponen pokok, yaitu :

8

(1) Reformasi untuk penyempurnaan kelembagaan pemerintahan negara

sebagai leverage point yang mewadahi nilai dan perilaku birokrasi

pemerintah atau kultur dan struktur organisasi birokrasi (Thoha, 2004;

Sarundajang, 2003);

(2) Reformasi untuk penyempurnaan manajemen pemerintahan negara,

termasuk sistem pelayanan yang terkesan masih berbelit-belit, pemberian

pelayanan yang lamban, dan sering dengan biaya yang tidak jelas dan

mahal sehingga menyebabkan inefisiensi dan potensi yang ada dalam

masyarakat tidak dapat berkembang. Oleh karena itu, orientasi

administrasi negara adalah creativity government that works better and

cost less (Al Gore, 1993), memiliki semangat wirausaha (Orsborne &

Gaebler, 1992: 25); dan menghasilkan high quality public goods and service

(Drucker, 1995); dan

(3) Reformasi untuk peningkatan kompetensi SDM birokrasi pemerintahan

dengan menata kembali peran dan fungsi yang seyogyanya diemban secara

baik olehnya. Oleh karena itu, key-leverage yang paling mungkin efektif

adalah terbangunnya secar sistematis potensi insan aparatur, termasuk

didalamnya kompetensi kepemimpinan birokrasi pemerintah (Saparinah,

2004: 16).

Sedangkan beberapa saran perubahan yang dapat dilakukan dalam rangka

reformasi administrasi negara (Gouillart & Kelly, 1995; Senge, 1996) sebagai

berikut:

(1) Dukungan kepemimpinan yang mempunyai kompetensi tinggi, yang memiliki

atribut seperti integritas, trust, komitmen, toughness, mampu membina

kerjasama, mampu menghidupkan semangat bawahan;

(2) Perlu pembenahan secara lebih serius dalam proses pembuatan kebijakan

publik yang berorientasi pada outcomes, terutama yang berkaitan dengan

kebijakan investasi dan keuangan dalam rangka memperkuat komponen

input dari proses perekonomian sehingga mampu memuaskan pelayanan

dan dengan biaya yang lebih ringan atau reliable dan predictable (Kasim,

1998);

(3) Revitalisasi peranan administrasi negara, dalam rangka memainkan peranan

penting dalam upaya menciptakan daya saing nasional yang tinggi (Gore,

1994);

(4) Penataan ulang organisasi birokrasi yang memungkinkan birokrasi lebih

fleksibel dan tidak hirarhikal, dengan salah satunya penyederhanaan

struktur organisasi, yaitu pengurangan jumlah satuan organisasi pemerintah

yang dikembangkan ke arah organisasi pembelajar yang mampu

menciptakan pengetahuan dan jumlah pegawai instansi pemerintah di

9

tingkat pusat dan memperkuat organisasi di tingkat operasional (Nonaka &

Takeuchi, 1995: 56-73).

(5) Mendorong terbangunnya manajemen pemerintahan yang tidak serba

pemerintah (birokrasi bukan dijadikan semacam lembanga politik).

Pemerintah lebih baik tidak langsung perannya, seperti mengatur

kehidupan masyarkat agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dan

pemerintah perlu berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat

(empowering clients) dalam berbagai kehidupan, sehingga ketergantungan

pemerintah menjadi berkurang. Oleh karena itu, perlu diadakan standar

pelayanan oleh setiap instansi pemerintah sebagai tolak ukur penilaian

kinerjanya (Orsborne & Gaebler, 1992; Linden, 1994; Putra, 2004: 119-120);

(6) Perencanaan penyelenggaran negara dan pembangunan nasional; dan

(7) Pembaharuan kepegawaian negeri harus mencakup upaya peningkatan

motivasi yang dikaitkan dengan kinerja dan sistem kompensasi melalui

pemberdayaan pegawai agar mampu menghasilkan kinerja yang tinggi dan

individual learning yang dapat mendukung pengembangan karir masingmasing

pegawai dan kebutuhan organisasi (Balk, 1996).